Uang makan sudah pernah dituliskan pada tulisan terdahulu.

Gambaran permasalahan hampir sama dengan uang lembur yakni:

• Perencanaan masih manual
• Perhitungan berdasarkan jumlah pegawai
• Untuk kantor proyek atau pegawai yang diperbantukan hampir jarang mendapatkan uang makan.

Solusi yang diberikan juga hampir sama, jadi hampir kesemua sudah dapat dilakukan dengan cara aplikasi tanpa TOR ataupun RAB.

Permasalahan pegawai daerah (pemda) yang tidak mendapatkan uang makan, salah satu pokok permasalahannya adalah mereka (kantor-kantor daerah) tidak leluasa merencanakan dokumen anggarannya di daerah.

Kalaupun mereka dapat merencanakan dokumen anggarannya, akan lebih baik dialokasikan uang makan ini.

Atau, lebih tepatnya DPRD yang dapat menekankan pada pemda untuk mengalokasikannya.

Terlebih, menjelang pemilu, mari kita tunggu para wakil rakyat di daerah.

Untuk besaran uang lembur dapat dilihat pada tulisan terdahulu.

Apabila kita kembali pada  pola perencanaan lama, terkadang suatu kantor dapat mendapatkan lembur yang lebih banyak dibandingkan dengan kantor lainnya, hal ini tentu tidak fair.

Dan juga karena proses input datanya masih manual, maka:

• Rawan dengan kesalahan
• Kita harus mengecek ulang yang artinya ada resource yang harus memeriksa, mengamati, menghitung ulang.
• Kurang fair, kadang ada yang besar ataupun kecil.
• Akibat kesalahan, maka rawan terhadap pemeriksaan yang menghasilkan temuan kesalahan dan akhirnya bekerja sia-sia untuk menanggapi temuan kesalahan dll.

Agar anda dapat terarah memahami sistem keuangan negara, lebih baik anda membaca:

Terus-terang untuk permasalahan gaji dan tunjangan sangat kompleks uraiannya walaupun sebenarnya permasalahannya sederhana.

Sebaiknya telah membaca mengenai PNS pada tulisan sebelumnya dan juga mengenai MAK/akun secara lengkap.

Komponen Gaji

Atau dapat dilihat pada daftar MAK tahun 2009

511111          Belanja Gaji Pokok PNS

511119          Belanja Pembulatan Gaji PNS

511121          Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

511122          Belanja Tunj. Anak PNS

511123          Belanja Tunj. Struktural PNS

511124          Belanja Tunj. Fungsional PNS

511125          Belanja Tunj. PPh PNS

511126          Belanja Tunj. Beras PNS

Dan sebagaimana telah dituliskan bahwa untuk tunjangan fungsional perlu diberikan kode-kode akun tersendiri mengingat banyaknya jenis tunjangan fungsional yang diterima oleh pegawai.

Terdapat 3 hal dalam reformasi keuangan negara kita ini, yang kita rasakan masih belum juga berhasil, yakni:

• Unified Budgetting, yakni penggabungan antara dokumen rutin (DIK) dengan dokumen pembangunan. Walaupun pada kenyataannya tetap dirasakan adanya dual (dualisme) budgetting.
• MTEF (Medium Term Expenditure Framework) / Kerangka Pembangunan Jangka Menengah, yang dimaksudkan bahwa sistem penganggaran berlaku selama 5 tahun. Jadi, setiap tahunnya hanya melihat alokasi kegiatan tahun ini, tahun depan, depannya lagi, dst, dan dengan mengevaluasi kegiatan apa saja yang telah dicapai.
• PBB (Performance Based Budgetting) atau anggaran berbasis kinerja yakni sistem penganggaran (pemberian anggaran) dengan melihat kinerjanya. Tetap sampai saat ini lebih mengacu pada Performance Based on Budget (Performance yang berdasarkan uang).

Lanjutan dan Sejenisnya

 Struktur semula :

• Fungsi
• Sub-fungsi
• Program
• Kegiatan
• Sub-kegiatan
• Group MAK/Akun
• MAK/Akun
• Header
• Uraian

Lanjutan dan Sejenisnya

Barang-barang pemerintahan terkadang-kadang:

• Hilang ataupun dibawa pulang dan tidak dikembalikan, hal karena pencatatan inventaris yang kurang bagus.
• Dijual/dilelang.

Lanjutan dan Sejenisnya

Kita masih ingat struktur dari RKAKL bahwa:

• Program terdiri atas beberapa kegiatan.
• Kegiatan terdiri atas beberapa sub-kegiatan.
• Sub-Kegiatan terdiri atas beberapa Group MAK (Akun).
• Group MAK sendiri juga terdiri atas beberapa header.

Permasalahan diatas adalah:

Banyak yang mengatakan bahwa hal tersebut berhubungan, saling berhubungan. Namun, sampai saat ini belum ada kriteria untuk menilai hubungan tersebut.

Secara hukum dan politis, hubungan ini sangat sulit untuk dibuktikan dan lebih cenderung pada kemampuan diplomatis (ngeyel) seseorang dalam membuktikan hubungan ini.

 Namun, secara matematis, terutama dalam ilmu statistik, hubungan ini dinyatakan dengan suatu nilai dan lebih dikenal dengan istilah korelasi.

Dalam sistem kerja, kita mengetahui harus banyak dilakukan efisiensi. Kalau kita pernah bekerja di swasta, maka akan banyak sistem, perhitungan, pekerjaan yang harus kita efisienkan dengan:

• Memotong/menghilangkan prosedur
• Memperbaiki prosedur
• Menggabungkan prosedur
• Mengurangi bahan baku
• Mengurangi waste,
• Menganalisa dan memperbaiki semuanya, dll